Ogah Setor Rp 1 Miliar, SYL: Sumbangan Saya Idealisme

Fathul Khair - Editor: Mulyadi Abdillah

Syahrul Yasin Limpo tidak menyerahkan uang sepeser pun saat mendaftar sebagai calon ketua umum (caketum) DPP Partai Golkar, Rabu (4/5/2016). 

Sikap ini sebagai bentuk penolakan atas adanya aturan sumbangan sebesar Rp 1 Miliar sebagai syarat caketum.
"Saya hadir untuk membesarkan cita-cita partai. Sumbangan saya adalah idealisme saya. Saya perlu sampaikan saya sudah melengkapi administrasinya, bahwa satu sen pun saya tidak akan keluar. Saya datang karena saya cinta partai bukan karena jabatan," ucap Syahrul.

Ketua DPD Partai Golkar Sulsel ini tetap konsisten untuk tidak mengeluarkan uang sebesar Rp 1 miliar. Gubernur Sulsel dua periode ini siap dicoret dari daftar caketum bila dalam pemilihan ketua tetap menyertakan syarat iuran Rp 1 miliar.

"Saya sudah tegaskan, coret saja kalau misalnya masih pakai syarat itu. Tidak ada satu sen pun yang akan keluar. Itu lah kebesaran Partai Golkar. Sebagai sebuah organisasi tidak boleh menjadi syarat yang membudaya. Nanti secara nasional menjadi budaya," demikian Syahrul.
SYL saat mendaftar  diterima langsung oleh Ketua Panitia Munaslub Partai Golkar, Rambe Kamarulzaman dan sejumlah panitia lainnya.

Hadir mendampingi SYL antara lain Ketua Golkar Parepare A Taufan Pawe, Ketua Golkar Sidrap Rusdi Masse, Ketua Golkar Pangkep Syamsuddin Hamid, dan Ketua Golkar Gowa A Tenri Olle Yasin Limpo.

Sejumlah Tim Pemenangan SYL turut hadir. Seperti Moeh Roem, Farouk M Betta, La Kama Wiyaka dan Marzuki Wadeng. Tak ketinggalan Uztas Maulana yang mengantar SYL menuju lokasi pendaftaran di Sekretariat DPP Partai Golkar Jalan Slipi, Jakarta.

Dengan terdaftarnya SYL, maka jumlah pendaftar caketum hingga sore ini sebanyak lima orang. Sebelumnya, Aziz Syamsuddin, Mahyudin, Setya Novanto, dan Ade Komaruddin sudah mendaftar.

http://news.rakyatku.com/read/3087/2016/05/04/ogah-setor-rp-1-miliar-syl-sumbangan-saya-idealisme

KPK Larang Caketum Golkar Setor Rp 1 M

JAKARTA - KPK tak merestui syarat sumbangan sebesar Rp 1 miliar yang dibebankan kepada Calon Ketua Umum (Caketum) DPP Partai Golkar. 

Keputusan ini disampaikan Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Partai Golkar, Lauren Siburian usai berkoordinasi dengan KPK.

Larangan itu menyusul mayoritas caketum berstatus penyelenggara negara. Jika itu diberlakukan, ada kekhawatiran bahwa setoran itu akan termasuk dalam kategori gratifikasi sebagaimana diatur Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Jadi tadi setelah kami berkonsultasi dengan KPK diputuskan tidak boleh karena ada calon yang penyelenggara negara seperti anggota DPR, MPR," ucap Lauren Siburian, Rabu (4/5).
Larangan ini pun berlaku bagi caketum yang tak berstatus penyelenggara demi memenuhi azas keadilan.
"Kalau pun sudah diserahkan akan dikembalikan," demikian Lauren.

http://news.rakyatku.com/read/3102/2016/05/04/kpk-larang-caketum-golkar-setor-rp-1-m

Cita Citata Putus Cinta Lagi, Ini Reaksi Mantan Kekasih

 Lutfi Dwi Puji Astuti, Ichsan Suhendra

Richard Pondaag yakin hubungan Cita dan Ichal bukan rekayasa.

Setelah sebelumnya dikabarkan putus cinta dengan pria bernama Richard Pondaag, lagi-lagi, Cita Citata dikabarkan putus cinta dengan kekasih barunya, Ichal Muhammad.

Padahal, hubungan mereka masih seumur jagung. Banyak pihak meragukan kebenaran hubungan tersebut. Bahkan rumor beredar, kisah asmara mereka hanya rekayasa.

Namun, Richard sebagai mantan kekasih Cita, justru tidak menganggap, kisah asmara Cita dengan Ichal sebuah rekayasa.

"Kalau masalah settingan apa gitu, saya bilang sih enggak ya. Saya kenal Cita, menurut saya Cita enggak perlu settingan," kata Richard saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta, Rabu, 4 Mei 2016.

Komunikasi Richard dan Cita juga masih terjalin sampai saat ini. Tapi tak semua hal diceritakan pelantun 'Sakitnya Tuh Di Sini' tersebut.

"Jadi gini hubungan saya sama Cita masih baik, kalau ada apa-apa dia suka cerita tapi kalau masalah percintaan mungkin ada beberapa hal yang enggak dia ceritain," ujar Richard.

Richard juga memberi hak sepenuhnya pada Cita untuk memilih pasangan yang terbaik menurutnya. Bos rumah produksi Screen Play itu juga menjelaskann hubungannya dengan Cita semakin dekat setelah mereka berpisah.

"Memang anak-anak dekat, tidak ada yang berubah pada saat setelah kita putus. Semua baik-baik, malah jauh lebih baik seperti keluarga. Anak-anak ya ada lah nanyain Cita, tapi kan kalau sibuk ya enggak bisa ketemu.”

http://life.viva.co.id/news/read/768905-cita-citata-putus-cinta-lagi-ini-reaksi-mantan-kekasih

Izin Reklamasi Melanggar Konstitusi, Jokowi Sudah Dapat Copot Ahok

Desakan agar Presiden Joko Widodo mencopot Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terus digelorakan. Sejumlah aksi massa pun sudah digelar. Sementara sejumlah pakar, antara lain pakar hukum Tata Negara, Margarito Kamis, berpendapat Ahok sudah dapat diberhentikan oleh presiden, karena memberikan izin pelaksanaan reklamasi yang diterbitkannya menyalahi konstitusi.

"Dalam Pasal 67 huruf b UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), dijelaskan bahwasanya kepala daerah wajib menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya saat dihubungi di Jakarta‎, Senin (2/5/2016).

Faktanya, kata Margarito, kepgub yang diterbitkan Ahok tidak mengindahkan kaidah hukum. Dia mencontohkan dengan Kepgub No.2238/2014 tentang Izin Pelaksaan Reklamasi Pulau G (Pluit City) oleh PT Muara Wisesa Samudra yang tidak memasukkan UU No. 1/2014 sebagai dasar hukumnya pada bagian konsideran, khususnya poin menimbang.

"Tetapi, langsung loncat ke Perpres No. 122/2012. Padahal, perpres tersebut turunan dari UU No. 1/2014 (sebelumnya UU No. 27/2007), bukan terbit tiba-tiba tanpa UU yang melatarbelakanginya," terang dia.

Lucunya, kata dia, konsideran kelima kepgub (izin pelaksanaan reklamasi yang diterbitkan Ahok) itu juga berbeda-beda. Seperti Kepgub Pulau G, hanya ada poin menimbang dan mengingat.

"Sedangkan beberapa lainnya, ada diktum memperhatikan," terang Margarito.

Kealpaan tidak bisa menjadi dalil pembenaran, mengingat UU No. 1/2014 diundangkan pada 15 Januari 2014. Sementara Kepgub Izin Pelaksanaan Reklamasi yang dikeluarkan Ahok pada 23 Desember 2014.

Adanya UU No. 1/2014 dan Perpres No. 122/2012, ucap Margarito, secara otomatis menggugurkan dalil Pemprov DKI, bahwasanya Keppres No. 52/1995 dan Perda No. 8/1995 reklamasi menjadi kewenangan kepada daerah. Apalagi, kedudukan UU tersebut secara hierarki, berada di atas keppres dan perda.

Pada Pasal 34 ayat (3) UU No. 27/2007 dijelaskan, bahwasanya perencanaan dan pelaksanaan reklamasi diatur lebih lanjut dengan perpres, yakni Perpres No. 122/2012.

Dan dalam Pasal 15 Perpres 122/2012 menerangkan, pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.

Meski Pasal 16 Perpres 122/2012 juga menjelaskan, bila kepala daerah dapat memberikan izin pelaksanaan dan izin lokasi reklamasi sesuai kewenangannya, tidak berarti menjadikan gubernur DKI dibenarkan menerbitkan izin pelaksanaan dan izin lokasi.

"Karena kewenangan menteri pada Pasal 50 UU No. 27/2007 telah diperluas di Pasal 50 UU No. 1/2014," papar mantan staf ahli Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) ini.

Untuk diketahui, pada Pasal 50 ayat (1) UU No. 27/2007 diterangkan, bahwa menteri berkewenangan menerbitkan hak pengusahaan perairan pesisir (HP-3) di wilayah perairan pesisir lintas provinsi dan kawasan strategis nasional tertentu.

Dan pada Pasal 50 ayat (1) UU No. 1/2014 menjadi menteri berwenang memberikan dan mencabut izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi, kawasan strategis nasional, kawasan strategis nasional tertentu, dan kawasan konservasi nasional.

"Dengan demikian, yang seharusnya menjadi rujukan adalah UU No. 1/2014 itu, karena kedudukannya lebih tinggi dibanding Perpres 122/2012," tuturnya.

Pasal 51 UU No. 1/2014 pun ditabrak bekas bupati Belitung Timur selama 17 bulan ini. Pasalnya, kewenangan menteri pada UU No. 27/2007 berupa penetapan lokasi mengalami perluasan pada perubahan UU tersebut.

"Artinya, Raperda RZWP3K (Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) yang diajukan Pemprov DKI kepada DPRD pada Maret 2015 itu tidak ada dasar hukumnya, karena aturan dari pusat (Perpres No. 3/2016) baru terbit belakangan," ungkap Margarito.

Sayangnya, jauh-jauh hari sebelum kepgub izin pelaksanaan diterbitkan, Pemprov DKI telah mewacanakan megaproyek pembangunan 17 pulau buatan di pesisir Teluk Jakarta dibagi menjadi tiga subkawasan.

Barat untuk pemukiman intensitas sedang, kegiatan rekreasi, dan komersial terbatas; Tengah guna pusat perdagangan dan jasa, wisata, dan pemukiman intensitas tinggi; serta Timur sebagai pusat distribusi barang, pelabuhan, industri/pergudangan, dan pemukiman intensitas rendah.

Lebih jauh, akademisi kelahiran Ternate ini menerangkan, Jokowi bisa dapat sesegera mungkin memberhentikan Ahok, bila DPRD DKI tidak mengusulkan, sebagaimana tercantum pada Pasal 79 ayat (2) UU No. 23/2014.

"Presiden bisa langsung mengambil tindakan, apabila tidak ada proses atau keputusan politik di dewan," ungkapnya.

Margarito menambahkan, kasus ini juga memiliki ekses secara hukum lebih luas, bila mencermati bunyi Pasal 90 UU No. 23/2014.

Sebelumnya, Ketua nonaktif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DKI, Boy Bernadi Sadikin, sempat meminta pemerintah pusat turut mengusut dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan selama masa moratorium megaproyek pembangunan 17 pulau buatan di Pantai Utara (Pantura) Jakarta.

“Saya harap, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga mengusut masalah ini,” ujarnya dengan alasan seluruh izin pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan Ahok menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.‎

hanter : http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/05/03/61126/25/25/Izin-Reklamasi-Melanggar-Konstitusi-Jokowi-Sudah-Dapat-Copot-Ahok

(Sammy)