Oleh : Salamuddin
Daeng (AEPI)
Jokowi
cilaka dua belas. Satu persatu aset negara jatuh ke tangan asing. Kalau dulu
negara kehilangan aset seperti Indosat, kapal tanker Pertamina, dan lain
lain, kini kita kembali kehilangan bandara Halim Perdanakusuma di tangan
pemerintah yang lahir dari partai politik nasionalis.
Tidak
tanggung tanggung, kali ini yang diambil asing adalah aset pertahanan strategies
TNI Angkatan Udara yakni bandara. Perusahaan yang mengambil pun adalah
perusahaan penerbangan swasta Lion Air yang diduga adalah milik negara tetangga
yang mau bangkrut yakni Singapura. Proses ini terjadi setelah Lion Air
memenangkan sengketa atas Bandara Halim Perdanakusuma di Mahkamah Agung (MA)
melawan Koperasi TNI Angkatan Udara dan PT Angkasa Pura.
Lion Air
akan menjadi air mata bagi bangsa Indonesia. Perusahaan ini cepat atau lambat
akan menjadi pukulan telak yang akan melumpuhkan kedaualatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan ketahanan sektor penerbangan.
Bagaimana
tidak perusahaan ini mewariskan beban yang luar biasa besar bagi ekonomi
Indonesia. Perusahaan Lion Air bagaikan vacuum cleaner akan menyedot ekonomi
rakyat Indonesia untuk dikirimkan ke Singapura, Amerika dan Eropa. Perusahaan
yang dibangun dengan utang segunung telah digaransi oleh pemerintah
melalui skema export credit agencies (ECA).
Berapa utang
perusahaan yang dijamin oleh pemerintah ini? Yakni seluruh Utang yang
digunakan untuk pembelian pesawat Boeing dan Airbus. Sebagaimana diketahui
bahwa PT. Lion Mentari Airlines telah mendapatkan utang dalam bentuk 230
pesawat dari Boeing Co Amerika Serikat senilai USD 22.4 miliar dan 234
Airbus jet dari Eropa senilai USD 24 miliar dolar. Sebuah pinjaman tanpa studi
kelayakan sama sekali, apakah ini layak untuk Indonesia atau tidak.
Dengan
demikian utang perusahaan Lion yang dijamin oleh pemerintah Indonesia atas
segala resiko operasi dan politik mencapai Rp. 603 triliun lebih pada tingkat
kurs sekarang! Utang yang tidak akan sanggup dibayarkan oleh seluruh penumpang
pesawat terbang di negeri ini. Utang dengan skema ECA adalah utang yang sangat
beresiko sehingga negara menjaminnya.
Suatu hari
jika terjadi provokasi yang berlanjut pada sengketa antara Lion Air dengan
pemerintah Indonesia, yang kemudian membawa resiko bagi operasi Lion Air, maka
itu akan menjadi kesempatan emas bagi Lion untuk mengubah utang mereka menjadi
utang pemerintah Indonesia sebagaimana perjanjian export credit agencies (ECA)
dengan alasan pemerintah tidak menjalankan prinsip investment protection.
Itulah
mengapa Lion Air akan jadi pemenang dalam dispute/sengketa dengan
pemerintah Indonesia sebagaimana terjadi baru baru ini. Sengketa dan arbitrase
selalu menjadi alat korporasi untuk memeras pemerintah negara lemah. Dan sekali
lagi Jokowi menjadi korban perjanjian internasional yang tidak dikenalinya. [ts]

Tidak ada komentar:
Posting Komentar