Minggu, 13 Maret 2016

Dilarang Masuk Palestina, Menlu Retno Lantik Konhor RI Ramallah di Amman



Bagus Prihantoro Nugroho - Minggu 13 Mar 2016, 23:48 WIB



Jakarta - Menlu RI Retno Marsudi melantik Konsul Kehormatan (Konhor) pertama Indonesia di Palestina, Maha Abu-Shusheh. Pelantikan dilakukan di KBRI Amman Menlu dan rombongan dilarang otoritas Israel memasuki Ramallah.

Pelantikan Konhor Indonesia di Palestina dihadiri Menlu Palestina, Riyad al-Maliki, para Duta Besar negara-negara ASEAN dan OKI di Amman, Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, Duta Besar RI untuk Yordania, Teguh Wardoyo, serta para tokoh dan pejabat pemerintahan Palestina dan Yordania.

Dikutip dari keterangan resmi Kemlu, Minggu (13/3/2016), pelantikan dilakukan di KBRI Amman karena beberapa saat menjelang keberangkatan Menlu RI beserta delegasi menuju Ramallah Israel tidak memberikan izin over flight bagi helikopter Angkatan Udara Yordania yang akan membawa Menlu RI.

Dalam sambutannya, Menlu Retno menyampaikan pelantikan dan pembukaan kantor Konsul Kehormatan di Ramallah merupakan bukti nyata dukungan Indonesia terhadap Palestina.

"Dukungan Indonesia kepada perjuangan rakyat Palestina tidak pernah padam dan pada hari ini kita maju satu langkah lagi dengan pelantikan Konsul Kehormatan RI di Ramallah," ujar Menlu Retno.

Dalam upacara pelantikan, Menlu RI meminta Konhor RI di Ramallah untuk dapat berperan aktif untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. "Saya harap Konhor RI di Ramallah dapat menjadi penyambung tali persaudaraan Rakyat Indonesia dan Palestina," imbuh Retno.

Selain mendekatkan hubungan bilateral kedua negara, Konhor RI di Ramallah juga memiliki tugas untuk memberikan pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, meningkatan hubungan dan kerjasama ekonomi dan sosial budaya.

Serta melakukan promosi ekonomi, perdagangan, pariwisata, investasi, tenaga kerja dan jasa; serta melakukan promosi sosial budaya.
Dibukanya Konsul Kehormatan RI di Ramallah merupakan konsul kehormatan pertama di antara 41 kedutaan besar dan konsul asing di Rammallah. Sedangkan Konsul Kehormatan asing di Palestina lainnya yang saat ini berada di Bethlehem.

Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Palestina telah meningkat hampir 3 kali lipat dari USD 1,02 juta pada tahun 2014 menjadi USD 3,67 juta pada tahun 2015. Sekitar 50 ribu wisatawan Indonesia setiap tahunnya juga berkunjung ke Palestina termasuk peziarah Muslim dan Nasrani.

Sumber : http://news.detik.com/berita/3163730/dilarang-masuk-palestina-menlu-retno-lantik-konhor-ri-ramallah-di-amman (bpn/fdn)


"Swing Voters" Bisa Ancam Ahok


Senin, 14 Maret 2016 | 4:33 - Suara Pembaharuan


JAKARTA - Lembaga survei Sinergi Data Indonesia (SDI) menyatakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berada di posisi teratas dalam tingkat keterpilihan dibanding kandidat lainnya, namun jumlah "swing voters" atau suara mengambang yang cukup besar bisa mengancam posisinya itu.
"Karenanya, Ahok jangan jumawa dulu. Lawan-lawannya masih punya peluang untuk mengalahkannya di Pilgub," kata Direktur Eksekutif SDI Barkah Pattimahu saat melansir survei terkini SDI bertajuk "Calon Independen VS Parpol, Mungkinkan Mengalahkan Petahana Pada Pilgub 2017" di Jakarta, Minggu (13/3).
Survei SDI dilaksanakan pada tanggal 2-12 Februari 2016. Ketika survei dilakukan, Ridwan Kamil yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Bandung belum menyatakan mundur dari persaingan Pilgub DKI.
Dari sisi elektabilitas 10 nama calon terkuat gubernur DKI Jakarta, Ahok memuncaki survei dengan 41,0 persen, disusul Ridwal Kamil 12,4 persen, Tri Risma Harini 5,8 persen, Rano Karno 5,2 persen, Hidayat Nur Wahid 3,6 persen, Adhyaksa Dault 3,4 persen, Tantowi Yahya 2,8 persen, Djarot Syaiful Hidayat 2 persen, Sandiaga Uno 1,8 persen, dan Anis Matta 0,8 persen. "Swing voters" sebanyak 51,20 persen.
Dengan mundurnya Ridwan Kamil, kata Barkah, maka saingan terdekat Ahok adalah Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini. Apalagi, ditinjau dari rasa suka atau tidak suka, posisi Ahok hanya 74,2 persen, kalah oleh Tri Risma Harini 86,1 persen.
"Persoalannya, apakah Risma mau diadu dengan Ahok," kata Barkah.
Terkait niat Ahok memilih jalur independen, menurut Barkah membuat PDIP marah besar. Ia memperkirakan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu akan menyiapkan kader terbaiknya untuk melawan Ahok.


"Dari survei yang kami lakukan muncul nama Rano Karno dan Tri Risma Harini sebagai sosok terbaik dari PDIP," kata dia.
Menurut dia, Gerindra yang kecewa kepada Ahok pasti akan mati-matian menjegal Ahok agar tak terpilih lagi sebagai gubernur DKI.
"Akan sangat berbahaya jika Gerindra menggandeng PDIP untuk melawan Ahok," katanya.
Direktur Indonesia Public Policy Institute (IPPI) Agung Suprio berpendapat bahwa bukan tidak mungkin PDIP akan memasangkan jagonya dengan Sandiaga Uno yang dijagokan Gerindra untuk melawan Ahok.
Ia mengingatkan bahwa untuk mengalahkan Ahok harus dilakukan dengan cara yang cerdas. Menurut dia, isu SARA tidak akan bisa mengalahkan Ahok, sebagaimana Jokowi dalam Pilpres 2014 yang justru mendapat simpati publik ketika diserang dengan isu itu.
"Publik Jakarta sangat berbeda dengan pemilih di daerah lain," katanya.
Menurut dia, sosok yang bisa mengalahkan Ahok dalam Pilgub nanti adalah orang yang memiliki sifat seperti Ridwan Kamil.
"Yang mendekati sosok Ridwan Kamil adalah Tri Risma Harini. Apakah demi mengalahkan Ahok, PDIP harus memaksa Risma melepaskan posisinya sebagai wali kota Surabaya?" kata Agung. [Ant/L-8]


Satu Persatu Aset Negara Jatuh ke Tangan Asing. Dulu Kehilangan Indosat, Kini Kehilangan Bandara




Oleh : Salamuddin Daeng (AEPI)

Jokowi cilaka dua belas. Satu persatu aset negara jatuh ke tangan asin‎g. Kalau dulu negara kehilangan aset seperti Indosat,  kapal tanker Pertamina, dan lain lain, kini kita kembali kehilangan bandara Halim Perdanakusuma di tangan pemerintah yang lahir dari partai politik nasionalis.



Tidak tanggung tanggung, kali ini yang diambil asing adalah aset pertahanan strategies TNI Angkatan Udara yakni bandara. Perusahaan yang mengambil pun adalah perusahaan penerbangan swasta Lion Air yang diduga adalah milik negara tetangga ‎yang mau bangkrut yakni Singapura. Proses ini terjadi setelah  Lion Air memenangkan sengketa atas Bandara Halim Perdanakusuma di‎ Mahkamah Agung (MA) melawan Koperasi TNI Angkatan Udara dan PT Angkasa Pura.

Lion Air akan menjadi air mata bagi bangsa Indonesia. Perusahaan ini cepat atau lambat akan menjadi pukulan telak yang akan melumpuhkan kedaualatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ketahanan sektor penerbangan.
Bagaimana tidak perusahaan ini mewariskan beban yang luar biasa besar bagi ekonomi Indonesia. Perusahaan Lion Air bagaikan vacuum cleaner akan menyedot ekonomi rakyat Indonesia untuk dikirimkan ke Singapura, Amerika dan Eropa. Perusahaan yang  dibangun dengan utang segunung telah digaransi oleh pemerintah melalui skema export credit agencies (ECA).

Berapa utang perusahaan yang dijamin oleh pemerintah ini?  ‎Yakni seluruh Utang yang digunakan untuk pembelian pesawat Boeing dan Airbus. Sebagaimana diketahui bahwa PT. Lion Mentari Airlines telah mendapatkan utang dalam bentuk 230 pesawat dari Boeing Co Amerika Serikat senilai USD 22.4 ‎miliar dan  234 Airbus jet dari Eropa senilai USD 24 miliar dolar. Sebuah pinjaman tanpa studi kelayakan sama sekali, apakah ini layak untuk Indonesia atau tidak.‎

‎Dengan demikian utang perusahaan Lion yang dijamin oleh pemerintah Indonesia atas segala resiko operasi dan politik mencapai Rp. 603 triliun lebih pada tingkat kurs sekarang! Utang yang tidak akan sanggup dibayarkan oleh seluruh penumpang pesawat terbang di negeri ini. Utang dengan skema ECA adalah utang yang sangat beresiko sehingga negara menjaminnya.

Suatu hari jika terjadi provokasi yang berlanjut pada sengketa antara Lion Air dengan pemerintah Indonesia, yang kemudian membawa resiko bagi operasi Lion Air, maka itu akan menjadi kesempatan emas bagi Lion untuk mengubah utang mereka menjadi utang pemerintah Indonesia sebagaimana perjanjian export credit agencies (ECA)‎ dengan alasan pemerintah tidak menjalankan prinsip investment protection.

Itulah mengapa Lion Air akan jadi pemenang dalam dispute/sengketa  dengan pemerintah Indonesia sebagaimana terjadi baru baru ini. Sengketa dan arbitrase selalu menjadi alat korporasi untuk memeras pemerintah negara lemah. Dan sekali lagi Jokowi menjadi korban perjanjian internasional yang tidak dikenalinya. [ts]