Jokowi Minta Perbaikan Layanan Publik Ditingkatkan

Oleh : Ray Muhammad | Kamis, 28 April 2016 | 17:20 WIB

Jakarta - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai peningkatan pelayanan publik di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (28/4/2016).

Sejumlah menteri dan pejabat negara hadir dalam rapat ini. Menteri yang hadir antara lain Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi.

Sementara pejabat negara yang hadir diantaranya Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Kakorlantas Brigjen Agung Budi Maryoto dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani.

Melalui pembukaannya, Jokowi menginstruksikan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk menggagas sejumlah langkah yang mampu menjadi terobosan peningkatan pelayanan publik di Indonesia.

"Saya kira banyak hal, banyak tempat yang harus juga diperbaiki berkaitan dengan kecepatan, kepastian waktu, efesiensi biaya, kemudian juga kemudahan pelayanan publik. Selain itu, tertutama juga berkaitan dengan perijinan," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (28/4/2016).

Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan penghargaan kepada BKPM yang mampu memangkas sejumlah perizinan yang dulu perlu diselesaikan dalam hitungan bulan dan tahun, kini hanya dalam waktu jam.

"Hal ini saya tes di beberapa pengusaha yang sudah masuk ke sana (BKPM). Mereka menyatakan bahwa memang sudah benar (proses perizinan) tiga jam," ujarnya.

Lebih jauh, langkah reformasi pelayanan publik harus dilanjutkan ke seluruh aspek mulai dari imigrasi, paspor hingga kartu penduduk.

"Urusan-urusan ini masih banyak juga masalahnya. Lalu berkaitan dengan sertifikasi tanah itu bayarnya mahal, lama. Yang berkaitan dengan SIM, STNK, BPKB juga sama. (Pelayanannya) cepat tapi perlu diperbaiki disitu," katanya.

Sementara itu, pelayanan publik berkaitan dengan akte kelahiran dianggap Presiden masih belum baik karena prosesebya yang lama.

"Reformasi birokrasi ini betul-betul tidak bisa ditunda lagi dalam situasi kompetensi, persaingan antar negara, merebut investasi dan yang lainnya. Saya kira dari atas sampai bawah, hulu sampai hilir harus kita selesaikan. Terutama yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di bawah," tuturnya.

Untuk itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin lagi mendengar adanya keluhan dari rakyat mengenai pelayanan publik.

"Saya tidak ingin lagi mendengar keluhan dibawah yang berkaitan dengan pelayanan di oper sana-sini. Berbelit dan tidak jelasnya waktu dan biaya. Semuanya harus hilang, kurangi sebanyak-banyaknya," pungkasnya.[jat]

- See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2291684/jokowi-minta-perbaikan-layanan-publik-ditingkatkan#sthash.LR9S09nu.dpuf