Muhammad Iqbal
Jakarta - Salah satu masalah pelayanan publik yang disoroti
Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana, yaitu pelayanan oleh
Polri. Salah satunya pengurusan STNK yang masih harus melalui 3 loket berbeda.
"Presiden meminta semuanya diintegrasikan dalam satu pintu,
satu loket, ataupun juga dengan yang online. Sebagai contoh hasil temuan
Presiden misalnya untuk STNK," ucap Seskab Pramono Anung dalam jumpa pers
usai rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/4/2016).
Dalam rapat, hadir Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Mendagri
Tjahjo Kumolo, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menristek Dikti Nasir,
Mendes Marwan Jafar, Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Menteri BUMN Rini Soemarno,
Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandy dan lainnya.
"Walaupun satu tempat ternyata masih ada 3 loket (STNK).
Satu loket untuk Samsat, satu loket untuk Pemda, satu loket untuk Jasa Raharja,
yang seperti ini tidak boleh lagi. Walaupun satu tempat ya satu loket, enggak bisa
satu tempat kemudian 3 loket, berbeda-beda. Ini satu contoh saja untuk
STNK," beber Pramono.
Tak hanya itu, untuk semua pelayanan publik dari tingkat teratas
sampai bawah, Presiden Jokowi menginstruksikan pelayannya harus sudah dalam
hitungan jam, tidak lagi hari apalagi bulan.
Kemudian, Presiden meminta praktik calo harus dan wajib hilang,
bagaimana pun cara dan sistemnya. Salah satunya kata Pramono, menerapkan sistem
online.
"Presiden juga meminta bahwa di imigrasi sebagai pintu masuk
dan keluar yang memberikan impresi kepada bangsa kita, diberikan pelayanan yang
sebaik-baiknya," lanjutnya.
"Nanti di terminal 3 ultimate di Soekarno-Hatta akan
diberikan space yang lebih luas pelayanan yang lebih baik, lebih simple
sederhana, dan juga bisa mengatasi ketika pesawat sedang landing sibuk dan rush
hour," imbuh Pramono.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar