Posmetro.info - Jum’at, 08 April 2016
Mantan Ketua
Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta, Rahmatullah menganggap
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tebang pilih dalam menindaklanjuti kasus
yang tengah diperiksanya.
Dia lantas
membandingkan antara kasus dugaan korupsi pembelian sebagian lahan RS Sumber
Waras dengan kasus dugaan suap pengesahan Raperda RZWP3K dan RTR Kawasan
Strategis Pantura.
"Masa
kasus Sumber Waras yang sudah ada audit investigasi BPK sesuai permintaan KPK
sendiri dibiarkan mangkrak? Ada apa? Karena belum ditemukan adanya niat
jahat?" kata Rahmat panggilan akrabnya, di Jakarta, Kamis (7/4/2016).
Dia menilai,
pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) seluas 3,6 ha
dengan nilai transaksi Rp755 miliar itu diduga kuat melibatkan Gubernur DKI
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Namun,
ketika kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum dewan, KPK terlihat sangat
‘bersemangat’ dan gencar melakukan penggeledahan.
"Prinsipnya,
kami senang kasus reklamasi terungkap, karena itu akan membuat efek jera bagi
koruptor. Bahkan, yang baru berniat korupsi. Tapi, mengaburkan sebuah
pemeriksaan dari lembaga negara sekaliber BPK adalah jelas upaya menyuburkan
korupsi," tegas Rahmat.
Apalagi,
kata direktur Dewan Pakar Human Study Institute (HSI) ini, telah ada tiga bukti
permulaan yang cukup, sebagaimana diutarakan pakar hukum Margarito Kamis.
"Karenanya,
KPK harus segera mengubah sikapnya untuk bersikap adil, transparan, dan merdeka
dari tekanan apapun dalam mengurai persoalan korupsi di lingkungan Pemprov
DKI," tantang Rahmat.
"KPK
harus segera melanjutkan proses pemeriksaan kasus Sumber Waras tersebut dengan
kembali menggali keterangan mantan Kepala Dinas Kesehatan Dien dan pihak lain
yang terlibat langsung, termasuk Ahok," tandasnya.
Bahkan,
tambah dia, menurut Pakar Hukum Tata Negara Margarito, dalam kasus RS SW sudah
ada 3 alat bukti permulaan yang cukup, yaitu hasil audit investigasi BPK,
keterangan saki, dan keterangan ahli.
"Jujur,
melihat kinerja KPK yang tebang pilih, rasanya memicu kami (rakyat) untuk
menyegel gedung KPK," kesal Rahmat.
"Berani
proses keterlibatan korupsi Ahok, KPK Hebat!" kata Rahmat menambahkan. [ts]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar