Korupsi Sumber Waras
Dugaan
korupsi yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama terus
bergulir. Bahkan ativis dan sekaligus pemerhati menghimbau agar Menteri Dalam
Negeri ikut membuka tabir perihal dugaan tersebut.
“Kalau mau
jelas soal perampokan dana lahan Sumber Waras, bisa dimulai dari evaluasi
Mendagri soal Ahok menyilumankan nomenklatur beli lahan. Dari evaluasi mendagri
soal Ahok menyilumankan anggaran beli lahan itu, kita akan jernih melihat
penjahat kambuhan merampok APBD,” kata Andi Arief, beberapa waktu lalu melalui
akun Twitter pribadi miliknya, @AndiArief_AA.
Andi
mengharapkan hal demikian dilakukan oleh Mendagri agar masyarakat tahu duduk
persoalannya. Selain itu, adanya Ahok, sapaan Gubernur DKI yang merasa
terdholimi dapat mendapatkan kebenaran. Atau hanya rekayasa.
“Kalau tidak
membaca evaluasi Mendagri september 2014, maka semua bisa tertipu perasaan
seolah-olah Ahok dizalimi. Tidak, ahok membohongi kita. Kalau bermaksud baik,
kenapa harus menyilumankan anggaran yang tidak dibahas saat ketok palu APBDP
DKI 2014.”
Menurut
Arief, jika memang Ahok merasa dirinya benar seharusnya ia membahasnya
bersama DPRD. Karena lahan Rumah Sakit Sumber Waras tersebut masuk ranah
kepentingan publik.
“Ahok
terpaksa menyilumankan anggaran beli lahan karena itu berstatus HGB. Kalau
dibahas dengan membentuk panitia pasti tidak akan ada rekom beli. UU 2 tahun
2012 menyebut pembelian lahan RS adalah masuk kepentingan umum. Kalau masuk
kepentingan umum mekanismenya ganti rugi, bukan beli.
Disitu
kadang saya sedih, ada tukang coba memanipulir fakta hukum dan fakta-fakta
lainnya. Ini perampokan.” [voa-islam]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar