Aliran Dana Gelap Indonesia ke-9 Dunia

Dadang Kurnia -  ed: Nina Chairani

Aliran dana gelap meningkat karena praktik penghindaran pajak. 

JAKARTA -- Aliran dana gelap (illicit financial flow) di Indonesia berada pada peringkat kesembilan dunia. "Rata-rata tahunan aliran dana gelap di Indonesia ini mencapai 18 miliar dolar AS," kata pakar ekonomi, Fachru Nofrian, pada sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (20/2). 

Data yang diungkap tersebut berdasarkan penelitian Global Financial Integrity (GFI) selama kurun waktu 2004-2015. "Setiap tahunnya, aliran dana gelap hampir sama dengan subsidi BBM," kata Fachru.

Pada era keterbukaan, menurut peneliti senior Perkumpulan Prakarsa, Setyo Budiantoro, aliran dana gelap masih menjadi momok bagi banyak negara, termasuk Indonesia. 

Dalam acara yang sama, Setyo memaparkan, hasil penelitian GFI mencatat, aliran dana gelap di negara- negara berkembang mencapai 1,1 triliun dolar AS pada 2013. Jika dibandingkan dengan satu dekade sebe lumnya, keadaan ini menunjukkan peningkatan sekitar 2,3 kali lipat.

Sementara itu, Fachru melanjutkan, sejak 2010 hingga 2014, akumulasi aliran dana gelap di Indonesia mencapai Rp 914 triliun. Jika dibandingkan dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, jumlah aliran dana gelap tersebut mencapai 2,2 persen. "Hampir menyamai defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2014 yang tercatat sebesar 2,26 persen dari nilai PDB," ucap Fachru.

Lebih jauh, Fachru memaparkan, meningkatnya aliran dana gelap yang disebabkan oleh trademisinvoicing untuk menghindarkan pajak ini berdampak langsung pada penerimaan pajak. Potensi penerimaan pajak dari transaksi seperti ekspor atau impor bisa hilang karena upaya penghindaran pajak ini.

Merebut kembali Fachru menjelaskan, aliran dana gelap berdampak besar pada likuiditas pasar keuangan yang dipengaruhi oleh suku bunga dan nilai tukar.

Menurut dia, semakin besar dana spekulatif yang masuk ke pasar maka semakin rentan pula pasar tersebut. Sebab, sewaktu-waktu dana bisa berpindah ke pasar lain.

"Hal itu bisa membuat likuiditas keuangan mengering secara mendadak. Akibatnya, risiko terjadinya krisis keuangan pun turut meningkat," ucap Fachru.

Karena itu, mestinya pemerintah berupaya memperkuat kemampuan fiskal negara dengan merebut kembali penerimaan negara yang hilang karena adanya aliran dana gelap. Jika kemampuan fiskal menguat, alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan bisa ditingkatkan.

"Apalagi, arah kebijakan fiskal pemerintahan Jokowi-JK jelas ditunjukkan untuk memperkuat fundamen tal pembangunan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas," kata Fachru.

Memperkuat sistem administrasi Setyo Budiantoro menyebut aliran dana gelap di Indonesia telah menyandera kapasitas keuangan negara.

Masalah yang sudah sangat kronis ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun jika pemerintah tidak memikirkan upaya mitigasi yang serius.

Ia berpendapat, pemerintah harus melakukan penguatan sistem pelaporan transaksi untuk mendorong transparansi perpajakan, terutama bagi sektor-sektor yang didominasi kegiatan-kegiatan ilegal. 

http://www.republika.co.id/berita/koran/nusantara-koran/16/02/21/o2vw1h1-aliran-dana-gelap-indonesia-ke9-dunia