Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama memberikan masukan kepada Dirjen Administrasi Kewilayahan Kementerian
Dalam Negeri Eko Subowo. Terutama dengan adanya Peraturan Mendagri Nomor 21
Tahun 2011 tentang pengelolaan uang daerah.
Tanpa sungkan, Ahok mengajukan diri untuk dapat memimpin kementerian yang
tengah dipimpin oleh Tjahjo Kumolo itu. Alasannya karena Ahok memiliki
pengalaman mendirikan partai, sekretaris jenderal partai dan pengetahuan
tentang keuangan.
"Tolong Pak Dirjen Mendagri, bukan saya kritik ini pak, saya sanggup jadi
Mendagri yang baik ini pak. Karena saya pernah bikin partai, jadi sekjen
partai, dan 2,5 tahun di Komisi II DPR. Saya orang keuangan," jelasnya
dalam pembukaan Musrembang Pemprov DKI Jakarta tahun 2016 di Balai Kota DKI
Jakarta, Kamis (14/4).
Menurutnya, Permendagri ini harus segera direvisi. Sebab menyebabkan
pembangunan infrastruktur di Jakarta terkendala. Karena kepala daerah tidak
dapat melakukan multi years. Contoh sederhananya adalah rencana pembangunan
Light Rail Transit (LRT).
"Itu ide yang bodohnya minta ampun. Betul pak! Kami ini pemerintah, saya
tanda tangan (multi years) dengan DPRD kami tidak jadi (bangun), gubernur pun
tanggung jawab," tutupnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar